Choose Language
id us

Berita Pembangunan

Transformasi Ekonomi Kalimantan Barat: Hilirisasi Industri dan Penguatan SDM

April 21st, 2020 9:46 am


Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong Kalimantan Barat melakukan transformasi perekonomian ke hilirisasi industri, terlebih untuk menghadapi perubahan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menteri Suharso mengatakan, pemerintah daerah perlu bertransformasi mengolah hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, serta mengolah sumber daya alam agar menjadi komoditas yang bernilai tambah. “Potensi perekonomian Kalimantan Barat sangat besar tetapi perlu transformasi dari perekonomian berbasis komoditas primer ke arah hilirisasi industri untuk menciptakan nilai tambah lebih besar. Proses hilirisasi memerlukan dukungan SDM unggul dan terampil,” ujar Menteri Suharso pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, Senin (20/4).

Untuk mendukung strategi ini, kualitas SDM perlu ditingkatkan dengan peningkatan partisipasi sekolah di tingkat menengah untuk bisa menyediakan pekerja yang sesuai kebutuhan industri. Akses pendidikan juga perlu ditingkatkan agar lebih merata dan menjangkau seluruh lapiran masyarakat, mengingat angka partisipasi sekolah di Kalimantan Barat relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan. “Penyiapan keterampilan kerja juga sama pentingnya, melalui pembaharuan kurikulum balai-balai latihan kerja dan pendidikan vokasional,” imbuh Menteri Suharso. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, masyarakat diharapkan dapat menerima manfaat langsung transformasi industri di Kalimantan Barat.

Hal ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang dirancang untuk menekankan pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca Covid-19. Untuk mempercepat pemulihan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga mendorong Kalimantan Barat untuk mencegah penyebaran Covid-19 secara masif. Sampai saat ini, di Kalimantan Barat, kasus terkonfirmasi positif relatif lebih rendah dibandingkan provinsi di wilayah barat lainnya. Namun demikian, provinsi ini memiliki risiko penularan Covid-19 di kategori menengah-tinggi. Untuk itu, Kalimantan Barat perlu menetapkan disiplin yang tinggi untuk menjalankan pembatasan sosial. “Menjelang Ramadan, ada kemungkinan para perantau asal Kalimantan Barat mudik ataupun sebaliknya, banyak pemudik yang kembali dari Kalimantan Barat ke daerah asalnya,” ujar Menteri Suharso. Kalimantan Barat juga harus waspada dengan risiko penyebaran dari luar (imported case) karena memiliki pos batas lintas negara.

Penghentian penyebaran virus ini diharapkan sejalan dengan percepatan pemulihan sosial ekonomi Kalimantan Barat. Untuk itu, menurut Menteri Suharso, selain memantau secara ketat pembatasan sosial, Kalimantan Barat harus memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah, serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam mengembangkan ekonomi lokal dan dana desa. Tidak hanya itu, realokasi APBD, revisi DAK Kesehatan 2020, dana desa, partisipasi swasta dan organisasi masyarakat, dan swadaya masyarakat bisa menjadi sumber alternatif pembiayaan daerah untuk menangani Covid-19. “Penanganan wabah ini memerlukan kerja bersama. Kita harus bersatu padu, memperkuat sinergi dan koordinasi, serta tetap optimistis bahwa kita akan mampu melewati ini semua,” tutur Menteri Suharso.

Dengan penanganan pandemi Covid-19 secara tepat, perekonomian Kalimantan Barat ditargetkan dapat mendukung capaian target nasional pada 2021. Kalimantan Barat ditargetkan tumbuh 4,9 persen dengan penyediaan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran pada 2021 ditargetkan turun hingga ke kisaran 6,1 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target nasional, yakni di rentang 6,9-7,3 persen. Selain itu, angka kemiskinan juga ditargetkan untuk ditekan menjadi 7,2 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat diharapkan meningkat menjadi 69,11 dan tingkat kesenjangan antar kelompok di Kalimantan Barat menurun hingga level 0,33.

720

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//