Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistik. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi selaku Koordinator Sekretariat SDI Tingkat Pusat dalam Acara Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang…

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, tata kelola atau manajemen data nasional menghadapi tantangan. “Di dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, ditekankan betul betapa pentingnya manajemen data SPBE. Bahkan, manajemen data SPBE menjadi salah satu agenda Stranas Pencegahan Korupsi. Jadi ini melibatkan KPK,” ucap…

Sebagai koordinator pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas terus berkomitmen melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan TPB/SDGs. Salah satunya dengan mengembangkan SDGs Financing Hub sebagai pembiayaan inovatif yang berperan penting dalam mewujudkan skema pembiayaan…

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menetapkan Surat Keputusan (SK) Menteri PPN/Bappenas No. 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Melalui SK yang diteken pada 25 Februari 2021 tersebut, percepatan penurunan stunting akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada 2022 mendatang. Penetapan…

JAKARTA – Pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan dari dampak pandemi Covid-19 masih menjadi fokus pembangunan pada 2021. Salah satu upaya strategis untuk pemulihan tersebut adalah melalui dana bantuan pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi yang disalurkan melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun, pada pelaksanaannya, pengelolaan dana bantuan pemerintah tidak beroperasi…

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi hijau. Di Indonesia, keberpihakan ekonomi terhadap aspek lingkungan sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Penerapan ekonomi hijau dinilai lebih menguntungkan dibandingkan…

Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi pembentukan Indonesia Geopark Youth Forum, wadah bagi anak muda untuk menjadi aktor perubahan dengan berkontribusi untuk mengembangkan geopark hingga menguraikan ide untuk kerangka kerja strategis United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark 2021-2025 dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan Taman Bumi (Geopark)…

Bertepatan dengan Hari Lahan Basah Sedunia, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Kick-off Meeting Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah untuk Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia secara virtual pada Selasa (2/2). Resmi dibentuk pada 30 Oktober 2020, Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah bertugas untuk mempercepat…

Sebagai negara dengan PDB terbesar di Asia Tenggara, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2030 berdasarkan perhitungan paritas daya beli (purchasing power parity). Salah satu tantangan upaya peningkatan roda perekonomian sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) datang dari sektor ketenagalistrikan yang…

Di tengah penanganan pandemi Covid-19, pemerintah terus menjalankan creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan tanah air. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu inovasi pemerintah dalam APBN yang terus dikembangkan dan berpotensi besar untuk mendukung penyediaan infrastruktur di berbagai sektor. Hal ini dijelaskan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian…