Choose Language
id us

Bappenas Bersama Dewan Energi Nasional Dukung Transisi Energi

May 18th, 2021 5:47 pm


Dalam rangka merumuskan transisi energi yang layak, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berdialog bersama Dewan Energi Nasional secara virtual, Selasa (18/5). Menteri Suharso menyampaikan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai enabler untuk pembangunan rendah karbon dan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah. “Apa saja yang sudah kami lakukan? Pertama melakukan perencanaan, kemudian pengalokasian anggaran untuk prioritas nasional terutama terkait dengan aktivitas non operasional, kami juga melakukan pengendalian dashboard nasional, monitoring dan evaluasi untuk beberapa program,” urai Menteri Suharso.

Agenda pembangunan terkait dengan transisi energi, terdapat tiga agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Agenda 5 adalah memperkuat infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar. Agenda 6 adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Menteri Suharso mengimbuhkan, konsumsi listrik Indonesia adalah terendah di ASEAN dan isu emisi karbon menjadi fokus utama. “Kenapa kita harus warning diri kita soal emisi ini karena mulai 2030 Eropa hanya akan mengambil green product. Jadi kalau kita memproduksi bukan dari blue energy, mereka tidak mau beli atau kita akan kena penalti. Itu akan mengganggu alur ekspor kita,” jelas Menteri Suharso.

Untuk mengejar target 2030, Provinsi Bali sedang dipersiapkan sebagai percontohan. “Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan kalau ada daerah yang punya initiative locally seperti Provinsi Bali, kita harus dorong. Kalau pun kita tidak mencapai ambisi global, kita tunjukkan yang Bali. Mumpung Bali tinggal sedikit lagi. Itu bisa dilakukan dan kami sudah membuat masterplan-nya. Tinggal kita mau atau tidak,” tegas Menteri Suharso.

Terkait penyusunan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional 2021-2025 dan pengelolaan energi, Kementerian PPN/Bappenas memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya fokus Rencana Strategis Dewan Energi Nasional pada pengawasan kebijakan Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang mencakup debottlenecking pengelolaan energi, subsidi dan akselerasi energi baru dan terbarukan. Selain itu, perlu penjelasan positioning Dewan Energi Nasional dengan Kementerian ESDM untuk kepastian pembuatan Rencana Strategis, transisi energi dimasukkan ke dalam revisi RUEN, kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN) wajib bagi pembangkit energi baru dan terbarukan yang dimiliki oleh PT PLN ataupun Independent Power Producer (IPP) sebagai bentuk akselerasi pencapaian 23 persen pada 2025.

229

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//